Pemerintah Kolonial Dukung Kristenisasi, Sarekat Islam Lakukan Ini
Pada masa lalu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa orang Indonesia yang memeluk Kristen tidak membenci pemerintah. Tapi Muslim membenci pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mendukung Kristenisasi. Gereja diberi tugas menegakkan ketertiban. Sarekat Islam pun memikirkan langkah yang harus dilakukan. Sumber: antara/republika
Abdul Muis menyoroti Kristenisasi. Menurut dia, Sarekat Islam perlu membentengi Muslim dengan menangkal kegiatan misionaris Kristen.
Tentang Kristenisasi, kata Abdul Muis, “Lama kelamaan dapat merupakan bahaya bagi Islam.” Demikian APE Korver menulis di buku Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil? mengutip pernyataan Abdul Muis.
Abdul Muis melontarkan pandangannya itu di Kongres Sarekat Islam di Bandung pada 2016. Kongres memang mengadakan sesi khusus untuk membahas ancaman Kristenisasi yang telah didukung oleh pemerintah kolonial itu. Apa yang akan dilakukan Sarekat Islam?
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Para kiai yang masih berpandangan konservatif dianggap membuat masyarakat tidak mendapatkan pengajaran Islam secara mendalam. Padahal, kata Abdul Muis, masyarakat cukup haus pada ajaran Islam.
Pada tahun 1913 Tjokroaminoto telah menyatakan bahwa agama merupakan dasar bagi semua kemajuan. Pernyataan Tjokroaminoto ini dikutip oleh APE Korver di buku Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?.
Tapi bagaimana jika para kiai mengajarkan Islam secara konservatif? Kiai konservatif, menurut Abdul Muis, telah menghalangi orang-orang awam mendapat pengetahuan yang cukup tentang Islam.
Akibatnya mereka mudah tergiur oleh pengenalan Tuhan baru yang ditawarkan oleh para penginjil. Apalagi, pemerintah kolonial juga campur tangan dalam Kristenisasi.
Dr Th van den End mencatat, pemerintah kolonial menghadapi kenyataan bahwa Muslim membenci pemerintah kolonial, sedangkan pribumi pemeluk Kristen tidak. Itu sebabnya, pemerintah perlu terlibat dalam Kristenisasi.
Gereja Prostestan di Hindia Belanda (Indonesia), kata Van den End di buku Ragi Carita 1, lantas diberi tugas menegakkan ketertiban. Gereja telah dijadikan sebagai alat pemerintah.
“Surat-menyurat antara Gereja Protestan Indonesia (GPI) dengan badan-badan gerejani di Nederland sampai tahun 1932 harus dalam sampul terbuka yang dikirim dengan pos pemerintah,” tulis Van den End.
Dengan tugas ini, GPI harus mengikuti keinginan pemerintah kolonial secara ketat. “Berarti bahwa GPI dengan caranya sendiri ikut menegakkan kekuasaan Belanda d jajahannya,” tulis Van den End.
Maka, menurut Abdul Muis, pengertian yang salah mengenai ajaran Islam perlu dihilangkan. Oleh karena itu, Abdul Muis mengusulkan agar Sarekat Islam memodernisasi pengajaran Islam.
