Persiapan Indonesia Merdeka, BPUPKI Bahas Batas Wilayah Indonesia, Papua dan Malaya Ada di Dalamnya
Sebelum Indonesia merdeka, sidang BPUPKI membahas batas wilayah yang akan dimerdekakan. Papua ada di dalamnya. Ada utusan dari Malaya yang ingin wilayah Semenanjung Malaya dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia merdeka.
Sebelum merdeka, Indonesia memiliki berbagai sebutan selain nama resmi yang diberikan oleh Belanda. Belanda memberi nama resmi Oost Indie, Nederlandsch Oost Indie, lalu Nederlandsch Indie. Sebutan-sebutan yang muncul ada Nusantara, Inlandsch, Insulinde, Indonesia.
Peneliti Jepang, Akira Nagazumi, mencatat nama Nusantara tidak laku karena bagi orang luar Jawa nama itu memiliki pandangan Jawa-sentris. “Sifat mula-mula yang berpusat Jawa dari kata itu mengurangi kegairahan untuk memakainya bagi penduduk asli bukan Jawa di Indonesia,” kata Nagazumi. Nusantara dalam pengertian yang dipakai di masa Majapahit berarti adalah wilayah luar Jawa.
Tapi, pernyataan Nagazumi itu kurang bukti, karena perdebatan istilah Nusantara saat itu hanya muncul di kalangan tokoh-tokoh Belanda. Bukan dari kalangan orang-orang Indonesia non-Jawa. Bahkan, Nagazumi sendiri menyebut Armijn Pane, pada tahun 1951 memakai “Nusantara” untuk menyebut kawasan yang lebih luas dari wilayah Republik Indonesia. Tentu, Armijn merujuk pada pengertian Nusantara di masa Majapahit, karena wilayah Taiwan pun masuk dalam wilayah nusantaranya Majapahit. Armijn adalah non-Jawa.
Perdebatan tentang pilihan Indonesia atau Nusantara di kalangan nasionalis Indonesia baru terjadi di dalam sidang BPUPKI. Di dalam sidang pada 15 Juli 1945, Soerjohamidjojo mengusulkan Indonesia diganti Nusantara. Soepomo sebagai ketua Panitia Kecil Perancang UUD menyatakan tidak setuju Indonesia diganti Nusantara. Ia tak menjelaskan alasannya. Tapi, pada sidang 10 Juli 1945, Muh Yamin telah menjelaskan pengertian Indonesia ketika membahas batas wilayah negara.
”Perkataan ‘Indonesia’ dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia,” ujar Yamin. Maksud dari perkataan ini, ketika nama Indonesia lahir pada 1850, dimaksudkan bahwa tanah Malaya, Papua, dan pulau lain di Samudra Pasifik termasuk dalam wilayah Indonesia.
Prof Van Vollenhoven sejak 1905 menulis serial buku Adatrecht van Nederlandsch-Indie yang baru selesai pada 1918 untuk buku pertama. Buku kedua yang selesai pada 1924 dan buku De Ontdekking van het Adatrecht (1928) mengulas nama “Indonesia” dan “orang Indonesia” lebih detail.
Di buku pertama ini, Vollenhoven menyinggung nama “Indonesia” dan “orang Indonesia”, tetapi tidak berani menggunakannya di judul buku. Di buku-buku selanjutnya, Vollenhoven menyadari bahwa di wilayah yang disebut Indonesia ada wilayah yang menjadi koloni Inggris (Semenanjung Malaya, Borneo Utara, New Guinea), yang menjadi wilayah Portugis (Timor), dan Madagaskar. Ternyata, wilayah yang disebut Indonesia oleh JR Logan itu melebihi wilayah Hindia Belanda.
Ketika Indonesia mempersiapkan kemerdekaan, di rapat BPUPKI Muh Yamin mencetuskan keinginan memasukkan Malaya dalam wilayah Indonesia yang akan dimerdekakan. Menurut Yamin, pengertian wilayah Nusantara (yang kemudian menjadi wilayah Indonesia) mencakup wilayah Semenanjung Malaya dan Borneo Utara.
Dalam pembahasan wilayah yang akan dimerdekakan itu, ada yang usul wilayah Indonesia adalah hanya wilayah Hindia-Belanda. Tapi ada juga yang usul wilayah Indonesia adalah wilayah Majapahit, sehingga Malaya dan Kalimantan Utara masuk di dalamnya. Terlebih ada utusan dari Malaya yang datang di Jakarta menyatakan keinginannya agar wilayah mereka dimasukkan ke Indonesia jika Indonesia memerdekakan diri.
New Guinea yang menjadi koloni Inggris tidak dimasukkan, tetapi Nieuw Guinea yang menjadi koloni Belanda --sekarang Papua-- masuk dalam wilayah yang akan dimerdekakan. Selain itu, Papua adalah wilayah Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate termasuk dalam 300 kerajaan yang wilayahnya akan dimasukkan dalam kemerdekaan Indonesia.
Priyantono Oemar
Sumber rujukan:
Adatrecht van Nederlandsch-Indie karya Van Vollenhoven.
Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI dan PPKI
'Indonesia’ dan ‘Orang-Orang Indonesia’ karya Akira Nagazumi, dalam Indonesia, Masalah dan Peristiwa.
