Egek
Anggota Pramuka akan Diwajibkan Memiliki Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pelestarian Mangrove
Ada tanda kecakapan khusus (TKK) baru yang harus dimiliki oleh setiap anggota Pramuka. Anggota Pramuka tingkat Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega, menurut Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso, wajib melewati tantangan ini untuk mendapatkan badge TKK ini.
TKK baru itu berkaitan dengan pelestarian lingkungan mangrove. Selasa (14/11/2023) dibuka “Workshop Modul Belajar Mangrove”.
“Workshop Modul Belajar Mangrove ini merupakan salah satu cara dalam pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka terkait upaya pembentukan generasi muda yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup,” kata Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso, saat membuka "Workshop Modul Belajar Mangrove" di area Bumi Perkemahan Cibubur, Selasa, 14 November 2023.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Oohya! Baca juga ya:
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Kota, Bekasi (Jabodetabek) dan Provinsi Maluku adalah Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah yang ditugasi untuk uji coba mangrove badge challenge. Setelah masa uji coba, mangrove badge challenge akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 2024-2025 oleh lebih dari 25 juta anggota Pramuka.
Kwarnas Gerakan Pramuka akan mengajukan badge mangrove tersebut ke tingkat dunia melalui beberapa tahap pada 2025 hingga 2028. Jika semua berjalan lancar, badge mangrove ini akan menjadi badge pertama yang diusulkan oleh Pramuka Indonesia ke Asia-Pacific Scout Region, World Organization of the Scout Movement.
Budi menyampaikan, mangrove badge challenge merupakan bagian dari upaya melestarikan lingkungan hidup yang menjadi tujuan Gerakan Pramuka. Menurutnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka maupun di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, pelestarian lingkungan hidup dinilai sangat penting.
Hutan mangrove, menurut Budi, dapat mencegah dan mengurangi pemanasan global. Jika hutan mangrove hilang, pemanasan global berpotensi meningkat.
Oohya! Baca juga ya:
“Dengan adanya hutan mangrove, niscaya manusia dapat memiliki kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera,” ujar Budi.
Peta Mangrove Nasional 2021 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.364.076 hektare atau 20,37 persen dari total luas mangrove dunia. Bank Dunia menyebut, mangrove di Indonesia bernilai rata-rata sekitar 15 ribu - 50 ribu dolar Amerika Serikat per hektare.
Meski demikian, ekosistem mangrove banyak yang hilang akibat alih fungsi lahan. Data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mencatat sekitar 931 ribu hektare hutan mangrove perlu direhabilitasi.
Itulah yang melatari Kwarnas Gerakan Pramuka bekerja sama dengan Yayasan Econusa menjaga kelestarian ekosistem mangrove melalui mangrove badge challenge. Kwarnas Pramuka dan Econusa telah menandatangani nota kesepahaman pada 2022.
CEO Yayasan Econusa Bustar Maitar mengatakan, mangrove Indonesia mampu menyimpan 3,14 miliar ton karbon dioksida. Jumlah ini mencapai sepertiga dari stok karbon pesisir dunia, sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global.
“Hutan mangrove memiliki kemampuan tiga kali lebih besar dalam menyerap gas rumah kaca dibanding hutan tropis. Mangrove juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Masyarakat bisa menangkap ikan, kepiting, hingga kerang dari ekosistem tersebut,” kata Bustar.
Oohya! Baca juga ya:
Bustar berharap mangrove badge challenge ini bisa menjadi wadah anggota Pramuka untuk melakukan aksi besar menjaga kelestarian lingkungan. “Ini sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka agar setiap anggotanya menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, juga sejalan dengan misi Yayasan EcoNusa dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ma Roejan
