Perwakilan Masyarakat Empat Kecamatan di Demak Temui Bupati, Tolak Penambangan Pasir Laut
Pertemuan Bupati Demak Eisti'anah dengan perwakilan warga empat kecamatan di pesisir Demak. Mereka menolak penambangan pasir laut di Demak (foto: dokumentasi masyarakat pesisir demak).
Perwakilan warga pesisir dari empat kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mendatangi Bupati Demak untuk menolak tambang sedimentasi pasir laut Morodemak, Rabu (5 /7/2023). Mereka berasal dari Kecamatan Bonang, Wedung, Karangtengah, dan Sayung. Ikut mendampingi Bupati adalah Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet.
“Sebagai nelayan dan warga masyarakat pesisir dan nelayan di Demak, setiap hari kami berhadapan dengan banjir rob dan setiap tahun banjir rob makin dalam dan luas. Rencana penambangan sedimentasi pasir laut di Morodemak sangat membuat kami khawatir sampai sulit tidur,” ujar Salim, koordidator Masyarakat Pesisir Demak, usai diterima Bupati Demak Eisti’anah.
Salim menyatakan, masyarakat pesisir Demak menginginkan anak cucu tetap bisa menyaksikan dan mengalami kehidupan masyarakat di kampung-kampung nelayan di pesisir Demak. “Kami bahkan tidak tega mengambil pasir dari laut kami, kok malah pasir laut kami mau ditambang untuk menanggul kota Semarang,” kata Salim.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Pada September 2022, ada pengambilan sampel pasir laut yang dilakukan oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai, Universitas Diponegoro dan PT Wika, mulai dari Morodemak sampai Wedung. Di Dermaga Muarademak dilakukan pengeboran sampai kedalaman lima meter sedangkan daerah lain diambil sampel dari permukaan. “Waktu itu kami tanya ini untuk apa, katanya untuk tanggul Demak. Ternyata bukan untuk tanggul Demak tapi untuk tanggul Semarang,” kata Salim.
Sudah lama masyarakat pesisir Demak mempersoalkan sedimentasi laut. Di satu sisi bisa melindungi kampung mereka karena sedimentasi itu memecah ombak, tapi di sisi lain, menutup arus keluar masuk perahu neyalan dari kampung ke laut atau sebaliknya. “Yang kami mau jangan penambangan, tapi lakukan pembenahan yang benar-benar baik untuk jalur dermaga pantai Morodemak yang digunakan sebagai lintas keluar masuk nelayan,” jelas Salim.
Dalam pertemuan itu, masyarakat juga menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Demak yang pernah menyatakan ekspor pasir laut akan menguntungkan nelayan. “Oleh karena itu, kami masyarakat pesisir Demak menyatakan akan terus menolak. Jangan harap bisa mengambil pasir laut kami. Kami akan kerja keras sekuat tenaga untuk menolak tambang pasir laut,” tegas Salim.
Bupati Demak Eisti’anah memahami keberatan masyarakat. Ia akan melaporkan keberatan ini kepada Jakarta dan Semarang, untuk dicarikan solusi, karena perizinan penambangan pasir laut ada di Jakarta. “Kami berprinsip akan lindungi masyarakat,” kata Eisti’anah.
