Lincak

Pojok Lincak, Yang Aneh di Jakarta, Gubernur Ganjar Pranowo Minta DKI Turunkan Tarif Retribusi Pasar

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah ditetapkan sebagai capres oleh PDIP. Presiden Jokowi selaku kader PDIP juga mendukung Ganjar. Sabtu (24/6/2023) Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, mendapat keluhan soal retribusi pasar yang memberatkan. Ganjar pun menelepon Pj Gubernur DKI dan Sekda DKI menanyakan kemungkinan tarif retribusi diringankan (foto: dokumentasi republika).
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah ditetapkan sebagai capres oleh PDIP. Presiden Jokowi selaku kader PDIP juga mendukung Ganjar. Sabtu (24/6/2023) Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, mendapat keluhan soal retribusi pasar yang memberatkan. Ganjar pun menelepon Pj Gubernur DKI dan Sekda DKI menanyakan kemungkinan tarif retribusi diringankan (foto: dokumentasi republika).

Sabtu (24/6/2023), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Ia bertindak sebagai capres PDIP. Ia mendapat keluhan dari pedagang pasar mengenai tarif retribusi pasar yang membebani pedagang.

Ia sigap menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, tapi karena Heru Budi sedang ada acara, Ganjar belum sempat membahas retribusi. Heru Budi adalah orang dekat Jokowi yang ditunjuk Jokowi menjadi Pj Gubernur DKI.

Ganjar kemudian menelepon Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Ia menyampaikan keluhan pedagang soal retribusi, lalu bertanya, “Bisa enggak diringankan?”

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Joko menyambutnya dengan permintaan agar perwakilan pedagang menemui dirinya, setelah mengiyakan permintaan Ganjar. Ganjar juga meminta gerai Kartu Jakarta Pintar untuk pangan murah dibuka lagi di Pasar Anyar Bahari.

Bang Lawi cuma bisa geleng-geleng kepala. Inikah kekhawatiran munculnya ekses dari cawe-cawe Jokowi dalam mendukung Ganjar sebagai capres? Bagaimana mungkin gubernur provinsi lain mencampuri urusan provinsi lain? Meski ia capres PDIP, tetapi ia belum resmi sebagai capres peserta Pilpra 2024, karena belum bisa mendaftar di KPU.

Beda kasus jika ada warga ber-KTP Jateng tersangkut masalah di DKI, lalu ia ikut menyelesaikannya dengan menghubungi pejabat DKI, seperti yang dilakukan Bupati Kendal dulu, ketika ratusan nelayan Kendal ditangkap nelayan Mimika. Ratusan nelayan Kendal ini meninggalkan kampung halaman, bekerja sebagai awak kapal besar yang mencari ikan di perairan Papua. Nelayan Papua marah, lalu menangkap mereka. Bupati Kendal pun turun tangan, menghubungi Bupati Mimika.

Bisa dibayangkan jika semua kepala daerah mengiyakan permintaan Ganjar melalui kebijakannya ketika Ganjar berkunjung ke daerah-daerah itu.

Bang Lawi

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image